Kritik Anggaran untuk Kadin Aceh, MPO: Pengurus Kadin Pengusaha Mapan, Masa Harus Geregoti APBA - Serambi Indonesia

Kritik Anggaran untuk Kadin Aceh, MPO: Pengurus Kadin Pengusaha Mapan, Masa Harus Geregoti APBA

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) menilai pengalokasian usulan anggaran untuk kebutuhan Kantor Kadin Aceh sangat tidak berbasis kebutuhan rakyat.

Karena itu, Pemerintah Aceh dan Disperindag Aceh diharapkan lebih peka terhadap kondisi rakyat saat ini.

"Saat ekonomi tidak bergerak, angka kemiskinan masih tinggi, sangat tidak etis ada mata anggaran seperti ini dalam APBA. Apalagi Kadin itu asosiasi pengusaha yang sudah lama establised," kata Koordinator MPO Aceh , Syakya Meirizal kepada Serambinews.com, Rabu (13/11/2019).

Menurut Syakya, pengurus Kadin adalah kumpulan para pengusaha-pengusaha mapan dan orang-orang kreatif, maka sangat tidak elok jika masih berharap pembiayaan untuk kebutuhan dan operasional kantor mereka pada APBA.

"Saya yakin mereka akan sangat inovatif dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan untuk biaya operasional kantor Kadin. Bukankah saat suksesi Ketua Kadin, mereka dipersyaratkan menyotor biaya 1 miliar untuk operasional Kadin Aceh (meskipun akhirnya disepakati Rp 750 Juta)? Jadi, tak elok rasanya jika mereka menjelma jadi benalu terhadap Pemerintah Aceh dan mengerogoti APBA," kata Syakya.

• Sorot Anggaran Kadin Aceh Rp 2 Miliar Lebih, MaTA: Kalau Dibangun Rumah Duafa Dapat 32 Unit

• Revisi UUPA Masuk Prioritas Prolegnas DPD RI, Ini Jumlah Poin yang Harus Direvisi

• Akses Menuju Kecamatan Celala via Pegasing Ditutup Sementara

Disamping itu, Syakya juga menyampaikan bahwa sebelumnya Ketua Kadin Aceh, Makmur Budiman pernah menyampaikan bahwa angka kemiskinan yang tinggi disebabkan karena hanya 1 persen rakyat Aceh yang kreatif. Sementara 99 persen sifatnya hanya menunggu.

"Nah jika mereka merasa kreatif, harusnya mereka tidak ikut menggerogoti APBA. Mereka harusnya mandiri dengan menciptakan usaha yang hasilnya digunakan untuk membiayai operasional Kadin. Jangan justeru mengajukan proposal untuk mendapatkan APBA. Apa bedanya Kadin dengan rakyat miskin," ujar dia.

Selain menyorot Pemerintah Aceh, Syakya juga mengkritik DPRA periode lalu yang meloloskan anggaran ini dalam APBA-P 2019. Sejatinya fungsi penganggaran yang melekat pada DPRA adalah untuk men-challenge atau menguji setiap usulan yang diusulkan oleh eksekutif.

"Kalau anggaran ini bisa lolos, maka besar kemungkinan Banggar DPRA tidak melakukan pembahasan secara konferehensif. Atau jangan-jangan dugaan adanya kongkalikong dalam pembahasan APBA-P 2019 benar adanya," ungkapnya.

• BNN Tangkap Istri Murtala Ilyas Mafia Sabu Asal Aceh, Sita Aset Senilai Rp 31 Miliar Termasuk SPBU

• Aceh Tawarkan 6 Investasi Wisata Halal di Hadapan Investor Dunia

Syakya menduga, anggaran seperti ini tidak hanya untuk Kadin Aceh saja. Bisa jadi ada banyak lagi anggaran serupa yang tidak berbasis pada kebutuhan rakyat. Harusnya APBA-P ditujukan untuk menyahuti kepentingan rakyat yang bersifat urgen.

"Bukan sekedar menghabiskan anggaran yang tidak rasakan manfaatnya oleh rakyat. Inilah akibatnya jika DPRA hanya dijadikan tukang stempel eksekutif," tegasnya.

Karena itu, Syakya berharap agar DPRA memanggil jajaran Disperindag Aceh untuk meminta penjelasan terkait urgensi pengalokasian anggaran hibah untuk Kadin Aceh tersebut.

"Anggota DPRA periode ini harus menunjukkan bahwa mereka benar-benar berada disisi rakyat. Mereka harus peka dan kritis terhadap kebijakan yang berpotensi melukai rakyat," pungkasnya.(*)

• Pasca Ledakan Bom Bunuh Diri di Polresta Medan, Warga Diminta tak Share Konten Kekeresan di Medsos

• Pascaledakan Bom Bunuh Diri di Poltabes Medan, Polres Lhokseumawe Perketat Penjagaan

Let's block ads! (Why?)

"masa" - Google Berita
November 13, 2019 at 10:25PM
https://ift.tt/32JpBBB

Kritik Anggaran untuk Kadin Aceh, MPO: Pengurus Kadin Pengusaha Mapan, Masa Harus Geregoti APBA - Serambi Indonesia
"masa" - Google Berita
https://ift.tt/2lkx22B

Bagikan Berita Ini